PONTIANAK – Realitas hidup warga Kota Pontianak yang selama ini berdampingan dengan banjir rob diangkat melalui program Photovoice yang diselenggarakan Yayasan Kolase di Rumah Budaya Gang Hj Salmah, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kamis (15/1/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi bersama untuk merekam pengalaman banjir dari sudut pandang warga, sekaligus membuka dialog tentang perlunya kebijakan publik yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok terdampak.
Ketua Yayasan Kolase, Andi Fahrizal, menjelaskan bahwa Photovoice merupakan pendekatan partisipatif yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pengalaman hidupnya melalui medium fotografi dan cerita.
“Dalam Photovoice, warga bukan objek penelitian, melainkan subjek utama. Mereka mendokumentasikan realitas yang dihadapi dan menuturkannya dengan sudut pandang sendiri,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar persoalan banjir tidak semata dipahami melalui data statistik, tetapi juga melalui pengalaman nyata warga yang kerap luput dari proses perumusan kebijakan.
“Foto-foto ini membawa ingatan, cerita, dan pengalaman hidup masyarakat yang setiap hari berhadapan langsung dengan banjir,” tambahnya.
Program Photovoice Banjir Pontianak merupakan mandat dari FINCAPES dan telah berlangsung sejak Oktober 2025. Sebanyak 30 fotografer warga dilibatkan untuk mendokumentasikan kondisi di delapan kawasan rawan banjir yang mencakup 21 kelurahan di Kota Pontianak.
Penetapan wilayah tersebut merujuk pada hasil kajian Incapes Project melalui Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang menyebut Pontianak memiliki tingkat kerentanan banjir tinggi akibat faktor geografis dan tekanan pembangunan.
“Pontianak berada di dataran rendah dengan karakter lahan gambut pesisir. Urbanisasi yang pesat membuat ruang resapan air semakin berkurang dan meningkatkan risiko banjir,” jelas Andi.
Ia juga menyinggung peristiwa banjir besar pada 8–9 Desember 2025 sebagai peringatan penting. Saat itu, ketinggian air laut mencapai sekitar 1,9 meter dan air bahkan masuk hingga ke bagian kolong Rumah Budaya.
“Ini bukan lagi sekadar banjir musiman, melainkan tanda meningkatnya risiko yang harus disikapi secara serius,” katanya.
Rangkaian diseminasi Photovoice meliputi sesi refleksi, pameran foto karya warga, serta publikasi melalui media digital seperti podcast. Pameran difungsikan sebagai ruang dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Kami ingin membuka ruang percakapan, bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memahami persoalan banjir dari berbagai perspektif,” ujar Andi.
Sebanyak 30 karya fotografi warga dipamerkan di halaman Rumah Budaya dengan suasana yang membangkitkan memori kolektif Pontianak era 1980-an. Kegiatan ini turut dirangkai dengan agenda Nongkrong Senja di Pontianak.
“Pendekatan budaya kami pilih agar isu banjir bisa dibicarakan secara lebih membumi dan dekat dengan kehidupan warga,” imbuhnya.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Pontianak yang diwakili Kepala Bapperida Kota Pontianak, Sidig Handanu, serta dihadiri perwakilan OPD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra internasional.
Sidig menegaskan bahwa persoalan banjir tidak lagi dapat dipandang sebagai fenomena musiman, melainkan tantangan struktural yang berkaitan dengan perubahan iklim, pola pembangunan, dan perilaku manusia.
“Isu banjir sudah menjadi isu strategis Kota Pontianak. Dalam perencanaan jangka pendek, menengah, hingga panjang, aspek ketahanan kota dan risiko bencana telah kami integrasikan,” ujarnya.
Menurutnya, Photovoice menjadi sarana penting untuk menangkap cara pandang masyarakat terhadap banjir. Warga sebagai pihak yang paling terdampak harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan.
“Kegiatan ini membantu kita memahami bagaimana masyarakat memaknai banjir—apakah sebagai bencana, genangan biasa, atau sesuatu yang dianggap wajar. Semua perspektif itu penting,” katanya.
Sidig juga menekankan perlunya penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi risiko banjir yang berbasis kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah.
“Penanganan banjir tidak bisa dilakukan pemerintah kota sendiri. Dibutuhkan kerja sama antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah lain, terutama wilayah hulu,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa secara historis Pontianak merupakan kota air, sehingga keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan harus terus dijaga.
“Ketika keseimbangan itu terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Akademisi Universitas Waterloo, Kanada, Prof. Stefan Steiner, menilai bahwa risiko banjir di Pontianak tidak cukup dipahami hanya melalui peta dan model ilmiah.
“Data ilmiah penting, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman warga. Risiko banjir dialami di rumah, di jalan, dan dalam kecemasan setiap kali hujan turun,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa perubahan iklim, penurunan muka tanah, serta pesatnya pembangunan telah mengubah genangan yang dahulu dianggap wajar menjadi ancaman serius.
Melalui program FinCAPES, Universitas Waterloo mendukung berbagai studi risiko banjir di Pontianak, termasuk analisis frekuensi, kedalaman, dan durasi banjir, serta pengembangan pendekatan partisipatif seperti Photovoice.
“Warga Pontianak memahami kotanya lebih baik daripada siapa pun. Pengetahuan lokal mereka sangat berharga dalam merumuskan strategi adaptasi,” katanya.
Menurut Prof. Steiner, foto-foto yang ditampilkan berfungsi sebagai dokumen sosial yang menjembatani sains dengan pengalaman manusia.
“Visual dan cerita ini membuat risiko banjir lebih nyata dan sulit diabaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pameran Photovoice bukan akhir dari proses, melainkan awal dialog yang lebih luas.
“Tujuan kami adalah memicu percakapan antara warga, pembuat kebijakan, dan peneliti agar solusi dapat dibangun bersama,” pungkasnya.
