BOGOR – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono bersama Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026). Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan implementasi program pembangunan di daerah.
Kehadiran Edi dan Bahasan dalam forum nasional tersebut sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, khususnya terkait penguatan ketahanan pangan, peningkatan gizi masyarakat, penanganan persoalan lingkungan, serta penataan ruang kota agar lebih tertib, bersih, dan nyaman.
Usai mengikuti Rakornas yang juga dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Edi menyampaikan bahwa Presiden memberikan penekanan kuat pada pentingnya swasembada pangan sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional. Ketahanan pangan dinilai menjadi fondasi bagi stabilitas ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
“Presiden menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah hal yang sangat fundamental. Ini bukan hanya soal ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dan kemandirian bangsa,” ujar Edi.
Ia menjelaskan, salah satu program strategis nasional yang menjadi perhatian Presiden adalah Program Makan Bergizi Gratis. Program tersebut dipandang sebagai investasi jangka panjang negara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
Menurut Edi, arahan Presiden tersebut sejalan dengan visi Pemerintah Kota Pontianak dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk gizi yang layak bagi anak usia sekolah.
“Pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, merupakan fondasi pembangunan manusia. Pemerintah daerah tentu berkewajiban mendukung dan menyinergikan program ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain isu pangan dan gizi, Edi mengungkapkan bahwa Presiden juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan perkotaan. Salah satu hal yang disoroti adalah pengelolaan sampah serta penataan ruang publik, termasuk keberadaan reklame, spanduk, dan iklan yang dinilai sudah berlebihan di sejumlah daerah.
“Presiden meminta pemerintah daerah lebih tegas dalam menata iklan dan spanduk agar tidak semrawut. Kota harus tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat,” ungkap Edi.
Arahan tersebut, lanjutnya, memperkuat langkah Pemerintah Kota Pontianak yang selama ini terus melakukan penertiban reklame dan iklan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penataan reklame tidak hanya menyangkut estetika kota, tetapi juga aspek keselamatan dan ketertiban umum.
“Penataan ruang kota adalah bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga. Kami akan terus mengedepankan pendekatan yang terukur, tertib, dan berbasis regulasi daerah,” katanya.
Dalam Rakornas tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Edi menilai, sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama agar berbagai program strategis nasional, termasuk penguatan koperasi, dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting. Tanpa sinergi yang baik, program nasional akan sulit dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga mengingatkan kepala daerah mengenai pengelolaan kekayaan bangsa dan potensi daerah. Indonesia, menurut Presiden, memiliki sumber daya yang besar, namun pengelolaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab agar manfaatnya benar-benar kembali kepada rakyat.
Pesan tersebut menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Pontianak, untuk terus mengelola aset dan potensi daerah secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
“Ini menjadi pengingat bagi kami di daerah agar setiap kebijakan dan program pembangunan selalu berorientasi pada kesejahteraan rakyat,” tutur Edi.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 diikuti oleh ribuan kepala daerah dari seluruh Indonesia. Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi serta menyelaraskan kebijakan nasional dengan pelaksanaan pembangunan di daerah, khususnya pada tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Edi menegaskan, Pemerintah Kota Pontianak siap menindaklanjuti seluruh arahan Presiden secara bertahap dan berkelanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah, Forkopimda, hingga masyarakat.
“Intinya, Presiden mengajak kita semua untuk tetap fokus pada hal-hal yang langsung dirasakan masyarakat. Mulai dari pangan dan gizi anak, kebersihan lingkungan, hingga penataan kota. Pemkot Pontianak akan menindaklanjuti arahan tersebut secara konsisten,” pungkasnya.
