PONTIANAK – Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menerima kunjungan Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rangka verifikasi lapangan Program Prioritas terkait Perlindungan WNI, penguatan Ideologi Pancasila, serta penguatan demokrasi di daerah.
Kunjungan tersebut diisi dengan pendalaman berbagai isu strategis oleh lima anggota tim KSP, terutama mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan permasalahan pekerja migran. Wali Kota Edi menjelaskan bahwa Pontianak memiliki posisi strategis sebagai kota transit karena adanya pelabuhan sungai dan bandara. Arus mobilitas masyarakat yang tinggi—baik yang akan berangkat ke negara tetangga seperti Malaysia maupun yang kembali ke Indonesia—sering melahirkan isu kompleks, terutama bagi pekerja migran non-prosedural.
“Tidak sedikit yang datang dalam kondisi terlantar, ada yang kabur dari tempat bekerja, bahkan ada yang dipulangkan paksa lewat jalur darat. Sebagian mengalami gangguan kesehatan hingga trauma karena menjadi korban kekerasan di luar negeri,” ujar Edi seusai pertemuan di ruang VIP Wali Kota, Kamis (27/11/2025).
Ia menambahkan, posisi Pontianak sebagai wilayah transit membuat potensi TPPO semakin perlu diwaspadai. Banyaknya permohonan paspor dan tingginya perpindahan penduduk membuka celah penyalahgunaan data kependudukan oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Kalau mereka dideportasi atau kehabisan biaya, risiko terjadinya tindak kriminal seperti pencurian bisa meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius,” tuturnya.
Untuk pencegahan TPPO, khususnya terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan, Pemkot Pontianak telah membentuk Satgas TPPO tingkat kota dan provinsi. Mereka bekerja sama dengan BP3MI dan berbagai komunitas untuk melakukan pemantauan menyeluruh, termasuk terhadap aktivitas perekrut yang memanfaatkan hubungan keluarga atau tetangga untuk menarik calon pekerja ke Malaysia.
“Kami terus memperkuat koordinasi dengan provinsi dan dinas terkait. Edukasi masyarakat menjadi kunci agar tidak mudah tergoda tawaran kerja ilegal,” tegasnya.
Selain membahas isu migran, pertemuan juga menyinggung peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui kerja sama dengan negara mitra. Edi menyebut rencana penguatan kemampuan, termasuk bahasa asing seperti Mandarin, Arab, dan Inggris, akan menjadi langkah penting untuk membuka peluang kerja lebih luas bagi masyarakat.
Pada sisi ideologi, Pemkot Pontianak turut memaparkan upaya penguatan pendidikan Pancasila di sekolah. Nilai-nilai Pancasila telah dimasukkan ke dalam kurikulum SD dan SMP untuk membentuk karakter siswa sejak dini.
“Kami tidak ingin anak-anak mudah terpengaruh pada tindakan intoleran atau kekerasan, seperti yang pernah terjadi di Jakarta. Secara psikologis, mereka masih mudah dibentuk,” tutupnya.
