PONTIANAK – Wali Kota Pontianak menegaskan bahwa pembaruan data sosial menjadi faktor krusial dalam memastikan program bantuan pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah kelompok rentan, seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), korban kecelakaan, hingga gelandangan dan pengemis, memerlukan penanganan cepat yang didukung data akurat.
Hal tersebut disampaikannya saat melantik Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Pontianak periode 2026–2031 di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Selasa (20/1/2026).
“Kelompok masyarakat ini umumnya berada pada desil satu hingga lima. Kondisinya sangat rentan, sehingga membutuhkan respons cepat berbasis data yang valid,” ujarnya.
Menurutnya, IPSM memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat di lapangan. Peran tersebut menjadikan IPSM sebagai garda terdepan dalam proses pendataan dan verifikasi warga prasejahtera. Oleh sebab itu, ia mendorong agar IPSM memperkuat koordinasi dengan perangkat wilayah, mulai dari RT dan RW, lurah, camat, hingga Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
“Data harus selalu diperbarui dan diverifikasi. Jika tidak akurat, bantuan berpotensi salah sasaran. Apalagi saat ini pemerintah menggunakan satu basis rujukan, yakni Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Pontianak telah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik melalui program pemberdayaan maupun bantuan langsung. Validitas data, lanjutnya, menjadi penentu utama akses masyarakat terhadap layanan publik, seperti BPJS Kesehatan, bantuan sosial, hingga pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat.
Sebagai ibu kota provinsi sekaligus kota transit, Pontianak juga dihadapkan pada dinamika sosial akibat arus urbanisasi. Masuknya warga dari berbagai daerah, termasuk luar Pulau Kalimantan, kerap memunculkan persoalan sosial baru, seperti keluarga terlantar dan kelompok rentan lainnya.
“Kondisi ini tidak bisa ditangani secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dengan basis data yang kuat,” katanya.
Wali Kota pun mengapresiasi kiprah IPSM selama ini dan mengajak seluruh pengurus untuk aktif menyampaikan kendala yang ditemui di lapangan. Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan sosial melalui kerja sama yang berkesinambungan.
Sementara itu, Ketua IPSM Kota Pontianak, Rina, menyatakan kesiapan IPSM untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam penanganan persoalan sosial secara profesional, terukur, dan berbasis data. Ia menegaskan bahwa IPSM bergerak atas dasar kepedulian sosial serta berlandaskan regulasi yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
“IPSM menghimpun para pekerja sosial masyarakat untuk mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kami berkomitmen menjalankan peran sebagai penggerak, pendorong, sekaligus penghubung bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, peran IPSM mencakup upaya membangkitkan kepedulian sosial, mendorong kemandirian warga, serta menjadi jembatan responsif antara masyarakat dengan sumber daya pemerintah maupun pihak swasta.
Sebagai bentuk implementasi, IPSM Kota Pontianak meluncurkan program IPSM Menyapa yang merupakan singkatan dari Melayani Nyata dan Terpadu untuk Sesama. Program ini dirancang berdasarkan pengalaman langsung para pekerja sosial di lapangan.
“Melalui IPSM Menyapa, kami melakukan pendataan dan validasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara door to door, agar bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran,” jelas Rina.
Selain validasi data, program tersebut juga mencakup kolaborasi dengan mitra CSR untuk memberikan stimulan ekonomi bagi warga prasejahtera, serta layanan Menyapa Krisis sebagai respons cepat terhadap kondisi darurat yang dialami lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan segera.
