Buka Pernas Adinkes Tahun 2025, Pemprov Kalbar Dorong Penguatan Pondasi Program Koperasi Merah Putih

Lokal6 Dilihat

PONTIANAK – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr.H. Harisson,M. Kes., mewakili Gubernur Kalbar pada Pertemuan Nasional (PERNAS) Asosiasi Dinas Kesehatan (ADINKES) Tahun 2025 yang berlangsung di Ballroom Khatulistiwa Hotel Aston Pontianak, Selasa malam (29/72025).

Pada Pernad ADINKES yang dihadiri seluruh anggota se Indonesia tersebut juga dirangkai dengan pengukuhan Asosiasi Dinas Kesehatan Pusat Periode 2025-2030 yang dilantik secara langsung oleh Ketua Umum (Ketum) dr. Mohammad Subuh, MPPM dilanjutkan dengan penandatanganan SK yang disaksikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Sekda Kalbar dr. Harisson mengungkapkan bahwa, pada tanggal 21 Juli 2025 lalu, Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan 80.081 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) se-Indonesia sebagai tulang punggung penguatan ekonomi kerakyatan.

Berdasarkan penetapan Tim Satgas KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) Pusat, terpilih (2) dua KDMP Mock Up di  Kalimantan Barat, yaitu Koperasi Desa Merah Putih Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan Koperasi Desa Merah Putih Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang.

“Koperasi ini tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam akses terhadap layanan kesehatan,” kata Sekda Kalbar dr. Harisson.

Sekda Kalbar melanjutkan, sebagai bagian dari koperasi, dalam operasionalnya akan bergerak pula sektor layanan kesehatan, baik dalam bentuk klinik maupun apotek. Keberadaan ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dan edukasi kesehatan di daerah yang sulit terjangkau serta mengurangi beban biaya kesehatan.

Pembentukan Klinik dan Apotek Desa/Kelurahan Merah Putih ini diharapkan menjadi pelengkap bagi kebutuhan masyarakat pada tingkat desa / kelurahan di Kalimantan Barat.

“Tapi saya tegaskan ini sebagai pelengkap, bukan pengganti. Kita tidak ingin terjadi tumpang tindih layanan. Justru yang kita harapkan adalah sinergi di mana koperasi bisa membantu memperkuat akses dan ketersediaan layanan dasar, tanpa mengganggu peran utama yang selama ini dijalankan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas,” ujarnya.

Dirinya juga menyampaikan, terkait segmentasi layanan klinik koperasi kita arahkan untuk fokus pada kegiatan berbasis siklus hidup seperti skrining dan edukasi kesehatan, vaksinasi/imunisasi, pengobatan terbatas serta laboratorium dengan tes cepat.

Upaya kesehatan yang dilakukan oleh klinik koperasi tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga harus mencakup aspek promotif dan preventif, agar dapat memberikan kontribusi yang komprehensif bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

“Saya melihat setidaknya ada beberapa hal penting yang perlu kita jaga bersama agar koperasi ini bisa mendukung sektor kesehatan secara efektif, mulai dari penguatan koordinasi lintas sektor dimana setiap pembentukan unit layanan koperasi harus melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan peningkatan kapasitas SDM agar Petugas koperasi yang terlibat dalam layanan kesehatan tetap harus memiliki kompetensi dasar dan paham regulasi,” tandasnya.

Pada kesempatan itu juga, mantan Pj. Gubernur tersebut berharap ADINKES dapat memberikan masukan yang konstruktif dan tegas, serta mampu menyuarakan kepentingan daerah dalam konteks kesehatan.

“Saya percaya bahwa ADINKES dapat menjadi mediator yang efektif antara pemerintah daerah dan pusat, serta sektor non-kesehatan dan swasta, dalam upaya menyelesaikan masalah kesehatan di daerah,” pungkasnya.

Pertemuan Nasional ADINKES 2025 di Pontianak, yang dihadiri Sekda Harisson, menegaskan komitmen Pemprov Kalbar untuk memperkuat layanan kesehatan melalui sinergi dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP). Dengan fokus pada peningkatan akses kesehatan di daerah terpencil dan edukasi berbasis siklus hidup, koperasi ini diharapkan menjadi pelengkap penting bagi layanan Dinas Kesehatan dan Puskesmas.

Sekda Harisson juga menekankan perlunya koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas SDM koperasi. Diharapkan, ADINKES dapat memberikan masukan konstruktif sebagai mediator efektif antara daerah, pusat, dan sektor non-kesehatan, demi terwujudnya peningkatan kesehatan masyarakat secara komprehensif di Kalimantan Barat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *