Wako Minta TP2DD Percepat Optimalisasi Pajak lewat Digitalisasi Pembayaran

Lokal2 Dilihat

PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak menegaskan komitmennya dalam mendorong optimalisasi pajak daerah melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang didorong adalah penerapan QRIS dinamis untuk transaksi pembayaran.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menyampaikan pentingnya inovasi agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan digital.

“Digitalisasi pembayaran perlu kita dorong. Misalnya dengan memberikan insentif bagi masyarakat yang menggunakan QRIS saat berbelanja, bisa berupa kupon undian atau hadiah langsung seperti tumbler dan gantungan kunci,” ujarnya, usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula SSA Kantor Wali Kota, Jumat (22/8/2025).

Ia menambahkan, inovasi ini bukan hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Untuk itu, Wali Kota meminta seluruh jajaran terkait, mulai dari Sekretaris Daerah, kepala badan keuangan, asisten ekonomi dan pembangunan, hingga tim teknis, agar bekerja lebih keras dan berkoordinasi secara efektif.

“Kota Pontianak seharusnya bisa memperoleh capaian yang lebih tinggi. Saatnya kita serius menindaklanjuti ini,” sambungnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pontianak, Ruli Sudira, menjelaskan sejumlah program digitalisasi terus berjalan, mulai dari implementasi service API SNAP, Virtual Account, hingga QRIS untuk pembayaran PBB-P2, BPHTB, pajak daerah lainnya, serta retribusi.

“Melalui aplikasi E-Ponti, masyarakat kini bisa melakukan berbagai jenis pembayaran secara lebih cepat dan praktis,” ujarnya.

Ia menambahkan, multipayment dengan QRIS Merchant juga telah diterapkan di berbagai sektor, seperti parkir Alun-Alun Kapuas, sewa bus BRT, sewa lapangan olahraga, kolam renang, rumah potong hewan, hingga retribusi penyedotan limbah tinja.

Bahkan, retribusi kios atau lapak pasar juga sudah dapat dibayar melalui Virtual Account Diskumdag. Meski demikian, menurutnya masih ada peluang besar untuk pengembangan ke depan.

“Kami akan mendorong pemanfaatan QRIS di gedung parkir, juru parkir resmi, hingga pasar tradisional. Dengan begitu, masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran digital, sementara penerimaan daerah lebih transparan dan akuntabel,” tuturnya.

Ruli optimistis, digitalisasi pembayaran yang terintegrasi dengan Bank Kalbar akan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Target kami, semua retribusi daerah dapat beralih ke sistem digital sehingga pelayanan lebih modern dan efisien,” pungkasnya. (kominfo/prokopim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *