PONTIANAKINFOMEDIA.COM, PONTIANAK- Momentum Silaturahmi Ramadan yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Kota Pontianak menjadi ajang memperkuat sinergi pembangunan lintas wilayah.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (27/2/2026), sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari persoalan infrastruktur, penataan wilayah, hingga keberlanjutan program layanan kesehatan.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa sebagai kota jasa dan perdagangan, Pontianak terus mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi. Investasi yang masuk sebagian besar bergerak di sektor kuliner, kafe, restoran, serta berbagai layanan jasa lainnya. Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, kota ini juga menghadapi tantangan serius, terutama akibat tingginya aktivitas distribusi logistik melalui Pelabuhan Dwikora.
Menurutnya, arus kendaraan berat yang melintasi pusat kota menjadi salah satu faktor yang memperparah kepadatan lalu lintas dan mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Karena itu, ia berharap operasional Pelabuhan Kijing dapat segera berjalan setidaknya 50 persen untuk mengurangi beban distribusi di dalam Kota Pontianak.
“Kami berharap pelabuhan Kijing bisa segera beroperasi minimal 50 persen agar arus kendaraan berat yang masuk kota bisa berkurang signifikan,” ujarnya.
Selain persoalan distribusi logistik, Edi juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis lain, seperti outer ring road di wilayah Pontianak Selatan dan Tenggara. Infrastruktur tersebut dinilai penting sebagai jalur alternatif untuk memecah konsentrasi kendaraan di pusat kota.
Tak hanya itu, rencana pembangunan Jembatan Kapuas III kembali menjadi sorotan. Proyek ini disebut sebagai solusi jangka panjang dalam mengurai kemacetan, khususnya di titik-titik padat yang menghubungkan antarwilayah di sekitar Sungai Kapuas.
Selain Jembatan Kapuas III, rencana pembangunan Jembatan Garuda juga masuk dalam daftar usulan strategis pemerintah kota. Kedua proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
Di tingkat kota, Pemkot Pontianak pada 2026 menargetkan penyelesaian urusan pembebasan lahan untuk pelebaran jalan paralel Sungai Jawi. Jalan tersebut berstatus jalan provinsi sehingga pembangunan fisiknya diharapkan dapat direalisasikan pada tahun berikutnya. Rencana pelebaran Jalan Imam Bonjol juga menjadi bagian dari agenda penataan lalu lintas di pusat kota.
Wali Kota menambahkan, sebagian trase jalan strategis berada di wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu, dukungan dan mediasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat dibutuhkan untuk memperlancar koordinasi lintas daerah.
Ia juga menyinggung persoalan batas wilayah yang hingga kini masih menjadi perdebatan di beberapa titik. Menurutnya, terdapat kawasan yang secara administratif belum sepenuhnya tuntas, sementara sebagian warga di wilayah tersebut memilih ber-KTP Pontianak.
“Kami berharap pemerintah provinsi dapat memediasi revisi regulasi agar persoalan batas wilayah ini bisa diselesaikan secara baik dan komprehensif,” ungkapnya.
Di sektor kesehatan, tantangan tidak kalah besar. Edi mengungkapkan bahwa pada 2026 terjadi pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp223 miliar. Kondisi tersebut berdampak langsung pada kemampuan pembiayaan sejumlah program prioritas, termasuk Universal Health Coverage (UHC).
Pada 2025, capaian UHC di Kota Pontianak telah menyentuh angka 98,2 persen dan mendapat apresiasi dari BPJS Kesehatan. Namun, untuk mempertahankan capaian tersebut pada 2026, pemerintah kota harus mengalokasikan tambahan anggaran yang signifikan.
“Kami tetap berkomitmen menjaga kualitas dan cakupan layanan kesehatan masyarakat. Namun tentu kami berharap ada dukungan tambahan agar program UHC tetap optimal,” tegasnya.
Menurutnya, keberlanjutan UHC sangat penting mengingat tingginya mobilitas penduduk di Pontianak sebagai pusat pendidikan dan perdagangan.
Pontianak juga menghadapi tantangan dalam mitigasi bencana. Dua ancaman utama yang rutin terjadi adalah banjir saat musim hujan dan air pasang, serta kebakaran lahan pada musim kemarau.
Untuk mengatasi persoalan genangan, pemerintah kota telah menerapkan sistem pompanisasi di sejumlah titik rawan. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat surutnya air saat curah hujan tinggi maupun ketika terjadi pasang maksimum.
Selain itu, normalisasi sungai terus didorong meskipun sebagian kewenangannya berada di tingkat provinsi dan pusat. Kolaborasi lintas wilayah dinilai menjadi kunci dalam menekan risiko bencana hidrometeorologi tersebut.
Di akhir penyampaiannya, Edi menegaskan bahwa kemajuan Pontianak tidak bisa dipisahkan dari peran daerah sekitar sebagai hinterland. Ia menyebut lebih dari 43 ribu mahasiswa dari luar daerah menempuh pendidikan di Pontianak. Kondisi ini berdampak pada peningkatan mobilitas, pertumbuhan ekonomi, sekaligus kepadatan penduduk.
Karena itu, ia berharap kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat semakin diperkuat agar pembangunan berjalan selaras dan berkelanjutan.
“Kami berharap sinergi yang kuat akan menjadikan Pontianak sebagai gerbang Kalimantan Barat yang terus berkembang dengan tata kelola yang baik,” pungkasnya.
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Kota Pontianak, khususnya yang berstatus jalan provinsi.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan outer ring road di kawasan Pontianak Selatan dan Tenggara. Menurutnya, proyek tersebut penting untuk memperlancar arus transportasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.
Terkait rencana Jembatan Kapuas III, Ria Norsan menyebut pihaknya akan mengusulkan proyek tersebut agar dapat direalisasikan. Ia optimistis kehadiran jembatan baru akan membantu mengurai kemacetan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
“Kami juga akan menyinergikan kawasan hinterland Pontianak, Kubu Raya, dan Mempawah. Dua daerah tersebut merupakan gerbang Kalimantan Barat,” ujarnya.
Ia turut mengapresiasi penataan Kota Pontianak yang dinilai semakin baik. Menurutnya, sejumlah pejabat pusat yang berkunjung memberikan kesan positif terhadap kondisi kota yang dianggap tertata, nyaman, serta memiliki ruang terbuka hijau yang memadai.
“Walaupun luas wilayahnya tidak besar, jika ditata dengan baik, hasilnya akan tetap bagus,” katanya.
Silaturahmi Ramadan ini pun menjadi simbol penguatan koordinasi antara pemerintah kota dan provinsi. Dengan tantangan yang semakin kompleks, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga mitigasi bencana, kolaborasi lintas sektor dan lintas wilayah dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan.
