PONTIANAKINFOMEDIA.COM, PONTIANAK- Rencana pembangunan pendopo di Kantor Bupati Kabupaten Mempawah dengan nilai anggaran sekitar Rp15 miliar menuai perhatian dari kalangan mahasiswa.
Salah satu kritik datang dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Pontianak, Muhammad Iqbal.
Iqbal yang merupakan mahasiswa asal Mempawah menilai pemerintah daerah sebaiknya kembali mempertimbangkan prioritas pembangunan, terutama jika proyek tersebut menggunakan anggaran yang cukup besar dari keuangan daerah.
Menurutnya, masih banyak sektor lain yang lebih mendesak untuk diperhatikan, khususnya pendidikan serta kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau berbicara soal pembangunan yang bersifat ikonik tentu saja boleh saja dilakukan. Namun jangan sampai hal itu mengesampingkan hak dan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan,” ujarnya saat ditemui di kampus Politeknik Negeri Pontianak, Rabu (3/3/2026).
Iqbal menilai hingga saat ini masih terdapat sejumlah fasilitas pendidikan di Mempawah yang memerlukan perhatian pemerintah. Selain itu, berbagai infrastruktur penunjang lainnya juga dinilai masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas.
Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa pembangunan pendopo dengan nilai anggaran yang cukup besar belum menjadi kebutuhan yang paling mendesak bagi masyarakat saat ini.
Menurutnya, pemerintah daerah sebaiknya lebih fokus pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan fasilitas publik, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“ Tentu dari BEM kami akan mengkritisi jika pembangunan ini tetap berjalan sementara manfaatnya belum jelas dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa akan menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawasi kebijakan pembangunan daerah, terutama jika dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
“Maka dari BEM Polnep khususnya, kami akan mengkritisi secara serius jika pembangunan tersebut tidak memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti rencana pembangunan pendopo, Iqbal juga menyinggung kondisi Stadion Opu Daeng Manambon yang dinilai lebih layak mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Menurutnya, stadion tersebut merupakan salah satu fasilitas publik yang memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama generasi muda yang membutuhkan ruang untuk beraktivitas olahraga dan kegiatan positif lainnya.
Ia menilai revitalisasi atau perbaikan stadion akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dibandingkan pembangunan fasilitas yang bersifat seremonial.
“Fasilitas publik seperti stadion memiliki dampak langsung bagi masyarakat, terutama anak-anak muda yang membutuhkan ruang untuk beraktivitas,” ujarnya.
Sebagai mahasiswa, Iqbal menegaskan bahwa BEM Politeknik Negeri Pontianak akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah daerah. Hal tersebut merupakan bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengabdian kepada masyarakat.
Ia juga berharap masyarakat, termasuk mahasiswa yang berasal dari Mempawah, dapat dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan daerah, tetapi juga dilibatkan sebagai subjek yang ikut menentukan arah kebijakan,” katanya.
Selain itu, ia juga mengingatkan lembaga legislatif daerah untuk menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap setiap kebijakan pemerintah.
“Legislatif juga harus benar-benar menjalankan fungsi pengawasan, bukan hanya diam terhadap kebijakan yang ada,” tegasnya.
Iqbal juga mengajak seluruh mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Mempawah untuk bersama-sama mengawal kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa sangat penting untuk memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap mahasiswa dapat aktif memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Saya mengajak teman-teman mahasiswa asal Kabupaten Mempawah, bukan hanya dari BEM Polnep saja, tetapi seluruh mahasiswa Mempawah, untuk bersama-sama mengawal kebijakan pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawasi kebijakan publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral sebagai generasi muda yang peduli terhadap masa depan daerah.
“Kalau bisa kita bersama-sama memastikan keputusan yang diambil pemerintah benar-benar yang paling mendesak dan bermanfaat bagi Kabupaten kita sendiri,” pungkasnya.
