PONTIANAKINFOMEDIA.COM, PONTIANAK- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN RI, Wihaji, menegaskan pentingnya penguatan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam mendukung keberhasilan Program Bangga Kencana serta percepatan penurunan angka stunting di daerah. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Sabtu (7/3/2026) siang.
Dalam kesempatan tersebut, Wihaji menekankan bahwa TPK memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat, khususnya keluarga yang menjadi sasaran berbagai program pembangunan keluarga dan kesehatan.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Pasal 47, pemerintah memberikan tugas kepada Tim Pendamping Keluarga di seluruh Indonesia untuk membantu menyalurkan bantuan Makanan Pendamping Gizi (MPG) kepada kelompok sasaran. Kelompok tersebut meliputi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang membutuhkan perhatian khusus dari sisi pemenuhan gizi.
Menurutnya, program pendistribusian makanan tambahan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan kebutuhan gizi kelompok rentan dapat terpenuhi dengan baik.
“Kita harus memastikan makanan pendamping gizi yang diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui dan balita benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Ini menjadi salah satu tugas tambahan yang harus dijalankan oleh Tim Pendamping Keluarga,” ujar Wihaji.
Ia menambahkan bahwa keberadaan TPK sangat penting dalam menjembatani program pemerintah dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Para pendamping keluarga tidak hanya bertugas menyalurkan bantuan, tetapi juga memberikan edukasi terkait kesehatan keluarga, perencanaan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini.
Menurut Wihaji, keberhasilan program pembangunan keluarga sangat bergantung pada peran tenaga lini lapangan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong para pendamping keluarga untuk terus meningkatkan kapasitas dan komitmen dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan agar para anggota TPK mampu menjadi teladan di lingkungan masyarakat dalam menjalankan program pembangunan keluarga. Edukasi yang diberikan kepada masyarakat, menurutnya, akan lebih efektif jika disertai dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari.
“Pendamping keluarga tidak hanya menyampaikan program pemerintah, tetapi juga harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana membangun keluarga yang sehat, sejahtera dan berkualitas,” jelasnya.
Wihaji juga menilai bahwa Tim Pendamping Keluarga di Provinsi Kalimantan Barat memiliki peran besar dalam membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga serta menurunkan angka stunting.
Menurutnya, pendekatan langsung kepada keluarga menjadi salah satu strategi penting dalam menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak.
Sementara itu, Edi Rusdi Kamtono selaku Wali Kota Pontianak menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pelaksanaan Program Bangga Kencana sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Kota Pontianak sedang berada pada fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif.
Berdasarkan data pemerintah daerah, jumlah penduduk Kota Pontianak saat ini mencapai sekitar 693 ribu jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 69,12 persen berada pada kelompok usia produktif.
Menurut Edi Rusdi Kamtono, kondisi tersebut merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan dengan baik agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan daerah.
“Bonus demografi ini harus kita kelola secara optimal agar menjadi kekuatan bagi pembangunan daerah. Salah satunya melalui penguatan program keluarga berencana serta pembangunan keluarga yang berkualitas,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa program keluarga berencana tidak hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas kehidupan keluarga.
Melalui program tersebut, pemerintah berupaya memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, pendidikan keluarga, serta pembinaan ketahanan keluarga.
Berdasarkan data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) tahun 2025, terdapat sekitar 76.971 pasangan usia subur di Kota Pontianak yang menjadi sasaran utama program keluarga berencana serta pembinaan keluarga.
Kelompok pasangan usia subur tersebut menjadi fokus berbagai program pemerintah, termasuk pelayanan kontrasepsi, edukasi kesehatan reproduksi, hingga penguatan ketahanan keluarga.
Selain itu, Pemerintah Kota Pontianak juga telah mengembangkan program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai pusat integrasi berbagai program pembangunan keluarga di tingkat masyarakat.
Saat ini tercatat terdapat 29 Kampung Keluarga Berkualitas yang tersebar di berbagai kelurahan di Kota Pontianak. Kampung tersebut menjadi wadah pelaksanaan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas keluarga, mulai dari edukasi kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, hingga pembinaan remaja.
Edi Rusdi Kamtono juga menyoroti upaya penanganan stunting yang menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Menurutnya, peran Tim Pendamping Keluarga sangat penting dalam mendampingi keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Berdasarkan data hingga tahun 2025, terdapat sekitar 8.553 keluarga berisiko stunting di Kota Pontianak yang telah mendapatkan pendampingan dari Tim Pendamping Keluarga.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui berbagai pendekatan, mulai dari edukasi gizi, pemantauan kesehatan ibu dan anak, hingga pemberian rekomendasi layanan kesehatan yang diperlukan.
“Tim Pendamping Keluarga merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka melakukan pendampingan melalui pendekatan siklus hidup, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, keluarga dengan balita hingga keluarga lansia,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus diperkuat agar berbagai program pembangunan keluarga dapat berjalan secara optimal.
Dengan dukungan Tim Pendamping Keluarga di lapangan, pemerintah optimistis upaya penurunan angka stunting serta peningkatan kualitas keluarga di Kota Pontianak dapat terus menunjukkan hasil yang positif.
Kunjungan kerja Menteri Wihaji di Pontianak juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan keluarga yang berkelanjutan.
