PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2026. Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-6 DPRD Kota Pontianak, Rabu (5/11/2025), di ruang rapat paripurna.
Dalam pidatonya, Edi menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD atas masukan, saran, dan kritik yang disampaikan selama pembahasan Ranperda. Menurutnya, pandangan fraksi-fraksi merupakan bahan penting untuk memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Segala pandangan yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama dalam meningkatkan efektivitas anggaran dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Edi.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Wali Kota menyatakan sepakat perlunya evaluasi terhadap perangkat daerah yang memiliki serapan anggaran rendah. Ia menegaskan, penempatan aparatur sipil negara (ASN) telah dilakukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai standar kompetensi serta rekomendasi tim penilai kinerja.
“Pemerintah Kota akan terus mendorong peningkatan kapasitas ASN agar pelayanan publik semakin profesional,” tegasnya.
Kepada Fraksi PKS, Edi menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menggunakan belanja daerah secara efisien dan berorientasi pada kepentingan publik. Ia juga menyoroti upaya penciptaan lapangan kerja dengan memperkuat kolaborasi antara dunia pendidikan dan dunia usaha.
Program seperti magang, campus hiring, job fair, dan forum kemitraan akan terus digalakkan.
“Pemerintah juga rutin melakukan pemeliharaan pohon, normalisasi parit, serta menggerakkan gotong royong masyarakat,” tambahnya.
Menjawab Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem, Edi mengapresiasi dukungan terhadap kebijakan efisiensi belanja serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Pemkot, kata dia, telah membentuk Tim Optimalisasi PAD lintas OPD dan meluncurkan program Pajak Award bagi wajib pajak berprestasi.
Ia menegaskan, penyusunan APBD 2026 tetap berpedoman pada alokasi wajib seperti pendidikan minimal 20 persen dan infrastruktur pelayanan publik 40 persen, serta membuka ruang pembiayaan kreatif melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk memperkuat investasi daerah.
Menanggapi Fraksi Golkar, Edi menjelaskan upaya penguatan fiskal daerah melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan lembaga akademik. Pemerintah kota juga terus melakukan inventarisasi, digitalisasi, dan optimalisasi aset daerah agar aset menganggur dapat memberikan nilai tambah bagi PAD.
Terhadap pandangan Fraksi PKB, Edi menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ia menyebut, Pemkot tengah menyiapkan pembangunan fasilitas kesehatan baru dan pemanfaatan dana hibah guna memperluas layanan kepada masyarakat.
“Di bidang pendidikan, kami terus memperluas pembangunan unit sekolah baru, melakukan rehabilitasi ruang belajar, serta melengkapi sarana TIK untuk meningkatkan mutu pembelajaran,” ujarnya.
Sementara menanggapi Fraksi Demokrat, Edi memaparkan sejumlah program prioritas seperti penanganan banjir melalui pembangunan drainase lingkungan, pengaturan lalu lintas, serta pengembangan transportasi publik yang aman dan nyaman.
“Pemkot juga memperkuat layanan sosial dan kesehatan, termasuk perluasan kepesertaan BPJS, bantuan sosial, serta fasilitas ramah disabilitas,” paparnya.
Selain itu, Pemkot Pontianak terus mengembangkan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat melalui pembangunan TPS3R, penguatan bank sampah, dan pelatihan bagi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah.
Menutup penyampaiannya, Edi menegaskan bahwa seluruh pandangan dan masukan DPRD merupakan wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan dukungan DPRD dan partisipasi masyarakat, kami optimistis APBD 2026 dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
