PONTIANAK – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) Mugiyanto membuka kuliah umum di Kampus Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak, Sabtu pagi (15/11/2025), dengan satu pesan kuat: generasi muda merupakan simpul masa depan HAM Indonesia.
Di hadapan ratusan mahasiswa lintas kampus, Mugiyanto menegaskan bahwa kelompok muda, khususnya generasi Z, memiliki posisi strategis dalam arus informasi digital yang semakin masif.
“Mahasiswa itu kunci untuk penguatan hak asasi manusia. Mereka sangat vital sebagai pengguna media sosial,” ujarnya.
“Kami ingin mahasiswa menjadi spokesperson terkait HAM, keberagaman, toleransi, dan hal-hal yang baik, termasuk kemampuan berpikir kritis,” tambahnya.
Pernyataan tersebut menjadi penekanan utama dalam kuliah umum yang berlangsung hangat dan interaktif.
Gen Z dan Ruang Digital
Dalam pemaparannya, Mugiyanto melihat pola digital generasi Z sebagai peluang besar. Ruang maya tidak hanya menjadi tempat ekspresi, tetapi juga arena penyebaran nilai-nilai kemanusiaan.
Ia menempatkan mahasiswa sebagai penggerak narasi yang mampu menantang intoleransi dan menanamkan keberagaman di tengah masyarakat.
Asa Suara Kampus
Mugiyanto juga menyinggung kedekatannya dengan UPB Pontianak. Ia menilai kampus tersebut memiliki ekosistem akademik yang hidup, terutama dalam isu-isu sosial dan HAM. Banyak mahasiswa UPB terlibat dalam riset, advokasi, hingga forum-forum hak asasi manusia.
“UPB ini hidup, dinamis, dan punya energi mahasiswa yang kuat,” katanya.
Karena itu, ia berharap UPB mampu menjadi pusat pemikiran yang memperluas cakupan isu HAM. Dukungan pimpinan kampus dinilai penting untuk mendorong internalisasi nilai HAM di ruang kelas, organisasi kemahasiswaan, hingga kegiatan pengabdian masyarakat.
Rencana Penguatan Kerja Sama
Di akhir kuliah umum, Mugiyanto menyampaikan rencana Kementerian Hukum dan HAM untuk menjalin kerja sama lebih erat dengan UPB Pontianak. Bentuk kolaborasi itu mencakup penyusunan usulan kebijakan terkait masyarakat adat, serta penguatan regulasi HAM yang lebih berpihak pada kelompok rentan.
UPB dinilainya memiliki kapasitas akademik yang solid, terutama Fakultas Hukum yang dikenal aktif menyumbang kajian kebijakan. Selain itu, posisi Rektor UPB, Dr. Purwanto, sebagai Koordinator Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Kalbar, membuat kampus ini strategis untuk mendorong kolaborasi lintas kampus di wilayah tersebut.
“Kami ingin bekerja sama dengan erat untuk melakukan penguatan HAM di Indonesia melalui kampus,” tegas Mugiyanto sebelum menutup sesi kuliah umum.
Kuliah umum tersebut menegaskan kembali bahwa ruang digital membutuhkan juru bicara baru—mahasiswa yang peka, kritis, dan berani menjaga nilai kemanusiaan.
