PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme mulai menyusun langkah strategis untuk menekan praktik premanisme yang dinilai masih ditemukan di sejumlah bidang.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, usai memimpin rapat koordinasi Satgas Premanisme pada Rabu (26/11/2025).
Bahasan menyebutkan, rapat tersebut digelar untuk mengumpulkan informasi dari berbagai instansi sebagai dasar penyusunan rekomendasi, baik dalam bentuk pembinaan maupun penindakan. Ia menegaskan bahwa perilaku berbau premanisme dapat muncul di banyak lingkungan, termasuk di ranah birokrasi.
“Premanisme tidak selalu terjadi di jalanan. Bahkan seorang atasan dalam sebuah instansi bisa saja bertindak layaknya preman jika menggunakan intimidasi atau kewenangan tidak sesuai aturan,” jelasnya.
Beberapa instansi, lanjut Bahasan, mengaku mengalami hambatan dalam menjalankan tugas karena adanya campur tangan oknum yang bertindak tidak semestinya. Salah satu contoh dialami Dinas Perhubungan dalam upaya menertibkan parkir liar. Informasi seperti ini, menurutnya, menjadi bahan penting bagi Satgas untuk menentukan langkah berikutnya.
“Kita tampung seluruh laporan, termasuk dugaan adanya pihak yang mengatasnamakan instansi tertentu untuk mengintervensi penertiban parkir. Dari situ akan diputuskan apakah perlu tindakan aparat atau cukup dilakukan pembinaan,” tegasnya.
Terkait langkah lapangan, Bahasan memastikan Satgas siap turun langsung apabila ditemukan titik yang memiliki indikasi kuat terjadinya praktik premanisme. Setelah rapat ini, pihaknya akan merinci agenda teknis dan memperkuat koordinasi antarinstansi.
“Kalau situasinya mendesak, kita siap turun langsung ke lokasi yang dilaporkan,” ujarnya.
Ia juga mengajak organisasi masyarakat, paguyuban, dan kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi premanisme. Menurutnya, kerja sama menjadi kunci agar tindakan intimidatif dan pemaksaan dapat dihilangkan secara menyeluruh.
“Kita perlu mengedukasi bersama bahwa perilaku intimidatif juga termasuk bentuk premanisme. Semua pihak memiliki peran penting untuk mengatasinya,” tutup Bahasan.
