PONTIANAK – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Ia menilai masih terdapat sejumlah program pada tahun sebelumnya yang realisasinya tidak berjalan sesuai jadwal, sehingga perlu menjadi bahan evaluasi bersama.
Arahan tersebut disampaikan Edi usai menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2026 kepada OPD, Jumat (2/1/2026).
“Setiap kepala dinas dan kepala badan yang sudah menerima DPA agar segera mempelajari, mencermati, dan menindaklanjutinya. Jika ada hal yang belum jelas, silakan segera dikoordinasikan,” ujarnya.
Menurut Edi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis yang berfungsi sebagai investasi pembangunan daerah. Pemanfaatannya harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Pontianak. Momentum awal tahun, lanjutnya, menjadi saat yang tepat untuk meningkatkan etos kerja, profesionalisme, dan kualitas pelayanan publik.
Ia berharap pada tahun 2026 seluruh aparatur sipil negara (ASN) dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan keikhlasan, serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.
“Saya tidak ingin ada persoalan hukum yang muncul akibat kelalaian ataupun kesalahan administrasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Edi mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan penyesuaian dan realokasi anggaran sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat. Meski demikian, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Ia pun mendorong OPD untuk terus berinovasi agar kegiatan tetap berjalan efektif di tengah keterbatasan fiskal.
Selain fokus pada anggaran tahun berjalan, Edi mengingatkan agar seluruh OPD menuntaskan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2025. Mengingat pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) biasanya dilakukan pada akhir Januari, ia meminta kesiapan administrasi dilakukan sejak dini.
“Administrasi harus dirapikan. Untuk pengadaan, pastikan barangnya ada dan berfungsi. Proyek-proyek juga harus dituntaskan sesuai ketentuan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Edi juga menyoroti sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian di tahun 2026, salah satunya terkait mitigasi bencana, khususnya banjir rob. Ia menyebutkan bahwa pada Januari ini ketinggian air diperkirakan bisa mencapai dua meter, meningkat dibandingkan Desember 2025 yang berada di kisaran 1,8 meter.
“Kita berharap kondisi ini tidak bersamaan dengan hujan deras dan angin kencang,” ujarnya.
Selain bencana, Edi turut menyinggung tingginya angka kebakaran permukiman yang mencapai 87 kejadian, dengan sekitar 80 persen bangunan mengalami kerusakan berat. Ia juga menyoroti kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang masih menimbulkan korban jiwa, sehingga perlu menjadi perhatian bersama seluruh pihak.
