PONTIANAK – Pemerintah Kota Balikpapan melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak dalam rangka studi pembelajaran terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Rombongan dipimpin langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Kota Pontianak dipilih sebagai tujuan kunjungan karena dinilai berhasil mencatatkan kinerja positif di sektor pelayanan publik. Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2024, Pontianak meraih Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar 4,35 dengan kategori Sangat Baik (A-). Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan Predikat Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan skor 94,96 atau Kualitas Tertinggi (A).
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk melihat secara langsung praktik-praktik terbaik yang telah diterapkan Pemerintah Kota Pontianak, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Balikpapan.
“Kami ingin belajar langsung dari Pontianak. Setiap daerah tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dari kunjungan ini, kami berharap memperoleh perspektif baru yang bisa kami terapkan untuk meningkatkan pelayanan publik di Balikpapan,” ujarnya usai diterima di Aula Rumah Dinas Wali Kota Pontianak, Jumat (9/1/2026).
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan terbuka yang diberikan Pemerintah Kota Pontianak. Rahmad berharap silaturahmi antarpemerintah daerah ini dapat terus terjaga dan berkembang menjadi kerja sama yang saling menguntungkan.
“Semoga hubungan baik ini memberi manfaat nyata, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut langsung kunjungan tersebut dan memaparkan gambaran umum Kota Pontianak. Ia menjelaskan bahwa Pontianak memiliki luas wilayah sekitar 118,4 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mendekati 700 ribu jiwa yang berasal dari beragam latar belakang suku dan budaya.
“Pontianak merupakan kota yang sangat heterogen. Masyarakatnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dengan dominasi Melayu dan Tionghoa, serta warga dari Jawa, Sumatera, Sulawesi hingga wilayah timur Indonesia,” jelas Edi.
Dari sisi geografis, lanjutnya, Pontianak berada di dataran rendah dan terbelah oleh Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kondisi tersebut menjadikan persoalan drainase dan genangan air, khususnya saat pasang rob dan hujan lebat, sebagai tantangan yang harus ditangani secara serius.
“Karena itu, pengelolaan parit dan sistem drainase menjadi perhatian utama kami dalam menjaga kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Edi juga menyinggung tantangan tata kelola pemerintahan di era digital, di mana tuntutan masyarakat semakin tinggi dan cepat. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif, transparan, serta adaptif terhadap dinamika sosial dan perkembangan media.
Selain pelayanan publik, Wali Kota Pontianak turut memperkenalkan karakter kota yang hidup dengan ruang publik, budaya, dan kuliner. Ia mengajak rombongan Pemkot Balikpapan untuk merasakan langsung suasana Car Free Day, kawasan waterfront, hingga budaya warung kopi yang menjadi ruang interaksi sosial warga.
“Tujuan kami sederhana, bagaimana membangun kota agar masyarakatnya merasa bahagia dan sejahtera di tengah berbagai tantangan,” pungkasnya.
Melalui kunjungan ini, diharapkan terjalin pertukaran pengetahuan yang konstruktif antara kedua pemerintah daerah, sekaligus memperkaya pendekatan dalam menghadirkan pelayanan publik yang humanis, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Rombongan Pemkot Balikpapan dijadwalkan mengunjungi sejumlah fasilitas layanan publik, di antaranya RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, Mal Pelayanan Publik, serta Dekranasda Kota Pontianak.
