PONTIANAK – Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LI BAPAN RI) DPD Provinsi Kalimantan Barat resmi memperkenalkan program kontrol sosial publik bertajuk ACTUS REUS, sebuah konten advokasi masyarakat yang akan ditayangkan secara rutin tiga kali dalam sepekan melalui berbagai platform digital.
ACTUS REUS dirancang sebagai ruang investigasi sosial yang menyoroti fakta-fakta tersembunyi, manipulasi narasi, serta praktik penyalahgunaan kewenangan yang dinilai berdampak langsung terhadap kepentingan publik. Program ini mengusung pendekatan kritis dan lugas, namun tetap berpijak pada data, dokumen autentik, serta rangkaian kronologi kejadian.
Konten ACTUS REUS akan disebarluaskan melalui kanal media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts, hingga YouTube berdurasi panjang. Format sajian berupa video singkat hingga menengah dengan durasi antara satu hingga tujuh menit.
Secara konseptual, ACTUS REUS ditegaskan bukan sebagai produk pers maupun karya jurnalistik. Program ini merupakan bentuk kontrol sosial yang lahir dari partisipasi masyarakat sipil. Setiap tayangan disertai pernyataan penegasan (disclaimer) bahwa materi yang disajikan bersumber dari dokumen resmi, data terbuka, serta kesaksian publik yang dapat ditelusuri.
Penekanan utama ACTUS REUS terletak pada pengungkapan perbuatan nyata (actus reus), bukan pada opini subjektif. Penyajian konten dilakukan dengan menampilkan bukti visual, membandingkan pernyataan dengan fakta lapangan, serta menggunakan bahasa yang langsung dan mudah dipahami untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik maupun korporasi.
Ketua LI BAPAN RI DPD Kalimantan Barat menyampaikan bahwa peluncuran ACTUS REUS menjadi bagian dari strategi inovatif organisasi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di awal tahun 2026.
“Kami memanfaatkan perkembangan teknologi dan media digital untuk memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan kekuasaan dan penegakan keadilan. Program ini dijalankan dengan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.
Mengusung tagline “Ini bukan opini. Ini jejak” serta “Ketika hukum diam, publik mencatat”, ACTUS REUS diharapkan menjadi medium partisipatif bagi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan kekuasaan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum publik.
