PONTIANAK – Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kota Pontianak resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2025–2030 bersama dengan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Pontianak 2025-2029. Pengukuhan juga dirangkaikan dengan dialog lintas iman bertema ‘Lintas Iman dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama’.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas terbentuknya kepengurusan FKUB serta para Duta Pancasila yang baru. Ia berharap keberadaan mereka menjadi motor penggerak dalam memperkuat persatuan dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat Kota Pontianak yang majemuk.
“Pancasila bukan hanya teks yang diucapkan saat upacara, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih di tengah derasnya tantangan global dan kerentanan terhadap gesekan sosial, terutama di kota yang sangat terbuka seperti Pontianak,” ujarnya usai pengukuhan di Hotel Ibis Pontianak, Selasa (29/7/2025).
Ia menambahkan, implementasi nilai-nilai Pancasila sangat penting, khususnya dalam memperjuangkan hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Pontianak, menurut Edi, adalah kota dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Berdasarkan data per 31 Desember 2024, jumlah penduduk mencapai 687.040 jiwa, dengan komposisi perempuan lebih banyak 194 jiwa dibandingkan laki-laki.
“Semua suku di Indonesia bisa dikatakan ada di sini. Dari sisi agama juga lengkap, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, hingga enam aliran kepercayaan lainnya. Alhamdulillah hingga saat ini suasana kota kita tetap kondusif, aman, dan tenteram,” ungkapnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa meskipun kondisi sosial di Pontianak relatif stabil, kewaspadaan tetap harus dijaga. Terlebih sebagai ibu kota provinsi dan kota transit, Pontianak sangat terbuka.
“Pergerakan orang dari luar daerah maupun luar negeri sangat tinggi,” terangnya.
Ia mencontohkan, pada masa pandemi tahun 2022, lebih dari 78 ribu warga Indonesia, baik secara legal maupun ilegal, dipulangkan melalui Pontianak. Sebagian dari mereka adalah warga Kalbar, tapi mayoritas berasal dari luar provinsi.
“Ini menunjukkan betapa Pontianak menjadi titik penting dalam pergerakan manusia lintas batas,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Edi Kamtono juga menyinggung pentingnya regulasi dan peran pemerintah dalam mewujudkan kota yang inklusif dan layak untuk semua kelompok usia serta kalangan masyarakat, termasuk anak-anak, disabilitas, dan lansia. Ia menyebut bahwa berbagai regulasi pusat mendukung terciptanya kenyamanan dan kesejahteraan warga kota, serta peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat.
“Saya berharap FKUB dan para Duta Pancasila yang baru dilantik dapat terus mendorong semangat toleransi, kebersamaan, dan persatuan antarpemeluk agama serta elemen masyarakat lainnya di Kota Pontianak,” harapnya.
Ketua Panitia Pelaksan Thedy Setia Utama menjelaskan, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat harmoni antarumat beragama serta menanamkan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda.
“FKUB menjadi wadah strategis dalam membina kerukunan antarumat beragama, sementara DPPI diharapkan menjadi agen penggerak nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat,” tuturnya.
Acara yang dirangkaikan dengan dialog lintas iman ini diikuti oleh 120 peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para Purna Paskibraka Kota Pontianak. Sejumlah tokoh hadir sebagai narasumber dalam sesi dialog, antara lain Pdt Dr Syahdin Nyarong, N.Th (unsur Kristen), Prof Dr H Malik Saepudin, MKM, M.Kes (unsur Islam), Js. Tjhin Djie Sen (unsur Konghucu), Drs H Slamet Rianto, MPd (Muhammadiyah Kalbar).
“Dialog ini mengangkat pentingnya toleransi dan kerja sama lintas iman sebagai upaya mencegah potensi konflik sosial berbasis keagamaan di tengah keberagaman Kota Pontianak,” tutupnya.
