PONTIANAK – Ribuan mahasiswa, masyarakat, hingga pengemudi ojek online (ojol) tumpah ruah di Lapangan Jananuraga, Polda Kalbar, Sabtu (30/8/2025). Aksi yang digagas Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kalbar itu menyuarakan keresahan publik atas dugaan tindakan represif aparat kepolisian pada aksi demo beberapa hari sebelumnya.
Tidak sekadar berorasi, massa menggelar Mahkamah Rakyat dengan menghadirkan sosok Kapolresta Pontianak, sementara Kapolda Kalbar diwakili oleh salah satu pejabat berpangkat tiga bunga. Dari forum itu, massa menjatuhkan “vonis” tegas: Kapolda Kalbar dan Kapolresta Pontianak harus dicopot dari jabatannya.
Koordinator Lapangan, Hafis, menyebut aksi ini lahir dari keresahan rakyat Kalbar yang menilai demokrasi semakin terancam.
“Beberapa waktu lalu di Pontianak, tepatnya tanggal 27 dan 29 Agustus, rekan-rekan mahasiswa mengalami kekerasan. Presiden Mahasiswa Polnep sampai mengalami luka di kepala, dan di Universitas Tanjungpura polisi menembakkan gas air mata hingga mengenai kepala mahasiswa. Kami punya bukti visum dan dokumentasi,” kata Hafis.
Aliansi merumuskan enam tuntutan, dengan poin utama meminta Kapolda dan Kapolresta mundur, serta menuntut aparat yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa dihukum sesuai undang-undang.
“Kami menuntut pertanggungjawaban aparat. Demokrasi harus dijaga, bukan ditekan dengan pentungan atau gas air mata yang bahkan tidak sesuai SOP,” ujarnya.
Hafis juga mengingatkan, aksi tidak akan berhenti jika aspirasi mereka diabaikan. “Kalau tidak ditanggapi, akan ada jilid 5, 6, 7, dan seterusnya,” tegasnya.
Sekitar pukul 17.00 WIB, massa menandatangani hasil vonis Mahkamah Rakyat lalu menyerahkannya ke pihak kepolisian. Setelah itu, mereka melanjutkan long march ke Kantor DPRD Kalbar. Aksi di halaman DPRD sempat berlangsung, sebelum akhirnya massa membubarkan diri jelang pukul 18.00 WIB.
Komentar