PONTIANAK – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak berkomitmen mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui lima arah kebijakan utama yang menjadi fokus kerja lintas sektor.
Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Pontianak.
Bahasan menjelaskan, arah kebijakan pertama adalah pembaharuan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW yang dilakukan secara berkala agar data menjadi terpadu, kredibel, dan terverifikasi. Kedua, fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis kasus dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan akses layanan kesehatan.
“Seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial dan akses layanan kesehatan,” ujarnya usai membuka rakor di Aula Rohana Muthalib, Kantor Bapperida Kota Pontianak, Senin (10/11/2025).
Kebijakan ketiga, lanjutnya, adalah transformasi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dengan memperluas akses pelatihan kerja, wirausaha, serta permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Corporate Social Responsibility (CSR), dan kemitraan usaha.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menerima bantuan, tetapi berdaya dan mandiri,” tuturnya.
Kebijakan keempat, yakni penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan komunitas masyarakat dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan. Terakhir, kebijakan kelima adalah perbaikan tata kelola, sistem monitoring, dan evaluasi program, dengan fokus tidak hanya pada hasil keluaran (output), tetapi juga hasil akhir (outcome) dan dampak nyata di masyarakat.
Menurut Bahasan, kelima kebijakan tersebut menjadi arah strategis Pemkot Pontianak dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem, melalui kerja sama lintas sektor yang terintegrasi.
“Pertemuan ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi merupakan agenda prioritas pemerintah yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral seluruh pihak untuk memastikan tidak ada warga Pontianak yang tertinggal dari pembangunan.
“Tidak boleh ada ego sektoral, tidak boleh ada yang berjalan sendiri-sendiri. Yang kita perlukan adalah kolaborasi, integrasi, dan keseriusan,” tegasnya.
Bahasan juga mengungkap sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan, seperti masih adanya penduduk miskin dan miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi terintegrasi, validitas data yang perlu diperbarui, serta akses layanan dasar—pendidikan, kesehatan, gizi, sanitasi, air minum, dan perumahan—yang perlu diperkuat.
Ia turut menyoroti kemiskinan struktural yang dipengaruhi oleh pengangguran, keterbatasan keterampilan, rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin, serta tumpang tindih program antar perangkat daerah (OPD). Karena itu, ia berharap semua lembaga yang tergabung dalam TKPK dapat menanggalkan ego sektoral dan bekerja dengan satu visi.
“Kita ingin kehadiran TKPK Kota Pontianak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jika kita mengambil keputusan yang tepat, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan melibatkan semua pihak, maka Pontianak akan mampu mempercepat penurunan kemiskinan, bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem sesuai target nasional,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Pontianak Yanieta Arbiastutie menyatakan kesiapan PKK untuk bersinergi dengan Pemkot Pontianak dalam membantu pengumpulan dan pemutakhiran data kemiskinan di tingkat kelurahan.
“Sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya Pemkot Pontianak, kader-kader kami yang berakar di tingkat masyarakat siap berkolaborasi. Kami juga telah menjalankan berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, khususnya masyarakat miskin,” katanya.
Yanieta menambahkan, upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya cukup dengan pemberian bantuan, tetapi juga harus diiringi dengan pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri. Salah satu programnya ialah peningkatan kompetensi pelaku Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di kelurahan-kelurahan.
“Melalui kegiatan ini, perempuan dapat lebih berdaya dan mandiri secara ekonomi. Seperti kita ketahui, perempuan-perempuan di Kota Pontianak memiliki peran luar biasa dalam peningkatan ekonomi keluarga,” jelasnya.
TP-PKK juga mengembangkan kegiatan melalui 10 Program Pokok PKK, di antaranya program Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman (Hatinya PKK) yang mendorong keluarga memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan guna mengurangi beban ekonomi keluarga.
Ia berharap, kolaborasi antara pemerintah dan PKK dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta membantu mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kota Pontianak.
