BANDAR LAMPUNG – Kebijakan pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai menjadi peringatan serius bagi keberlanjutan pembangunan kota-kota di Indonesia.
Isu tersebut mengemuka dalam forum Outlook 2025 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang dihadiri para wali kota se-Indonesia di Bandar Lampung.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, yang hadir sebagai Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V APEKSI Kalimantan, menilai tantangan fiskal ke depan menuntut pemerintah kota untuk lebih adaptif, inovatif, dan mandiri agar pembangunan tetap berjalan meski ruang fiskal semakin terbatas.
Menurut Edi, forum Outlook APEKSI tidak hanya menjadi ajang evaluasi kinerja pembangunan sepanjang 2025, tetapi juga wadah strategis untuk memetakan persoalan perkotaan yang semakin kompleks.
“Pembahasan mencakup dampak pengurangan TKD hingga persoalan klasik perkotaan seperti genangan, pengelolaan sampah, sanitasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Termasuk pula peran daerah dalam mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih,” ujarnya usai menyampaikan pidato di forum tersebut, Sabtu (20/12/2025).
Ia mengakui, pengurangan TKD berpotensi menekan kapasitas fiskal pemerintah kota. Namun, kondisi tersebut menurutnya harus dijadikan momentum untuk melakukan transformasi tata kelola keuangan daerah.
“Kita tidak bisa terus bergantung pada dana pusat. Pemerintah kota harus lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa mengorbankan pelayanan publik,” tegas Edi.
Sebagai langkah strategis jangka panjang, Edi menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan investasi melalui perbaikan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan. Upaya ini dinilai mampu memperkuat basis ekonomi daerah serta menciptakan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.
“Kunci utamanya adalah menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ketika pelayanan publik membaik, investasi tumbuh, ekonomi bergerak, dan pembangunan kota dapat berjalan secara berkesinambungan,” tambahnya.
Edi memastikan, seluruh pandangan dan aspirasi yang mengemuka dalam forum Outlook APEKSI akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi organisasi.
“Hasil pembahasan ini selanjutnya akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan nasional,” pungkasnya.
