PONTIANAK – Kota Pontianak resmi menjadi salah satu dari dua daerah di Kalimantan Barat—bersama Kabupaten Sekadau—yang telah mendeklarasikan diri sebagai wilayah bebas buang air besar sembarangan atau Open Defecation Free (ODF).
Komitmen tersebut ditandai melalui pembacaan deklarasi yang dipimpin langsung Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (25/11/2025).
Dalam deklarasi itu ditegaskan bahwa seluruh masyarakat Kota Pontianak telah terbebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS). Pemkot Pontianak juga menyatakan siap mempertahankan status tersebut, mendorong kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS), dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Deklarasi tersebut sekaligus menjadi langkah bersama menuju Pontianak yang sehat, bersih, dan sejahtera.
Status ODF, Bukan Sekadar Simbol
Wali Kota Edi menyampaikan apresiasinya terhadap capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan meraih status ODF merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat.
“Deklarasi Kesehatan Kota Pontianak dengan garansi ODF adalah bentuk komitmen serius Pemkot untuk menjaga kota yang sehat dan bersih,” ujarnya.
Edi menjelaskan, kondisi geografis Pontianak yang sebagian besar berada di sepanjang bantaran sungai menjadi tantangan dalam penyediaan sanitasi layak. Beberapa fasilitas sanitasi masih perlu peningkatan, sehingga berbagai program terus dilakukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan.
“Selain bedah rumah, kita juga menjalankan program bedah WC. Yang terpenting adalah memastikan instalasi pengolahan air limbah dapat berfungsi optimal,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Pemkot juga tengah mengembangkan sanitasi komunal dan memperluas layanan air bersih. Saat ini cakupannya telah mencapai 91,4 persen. Upaya ini sejalan dengan target nasional MDGs 100-100, yakni 100 persen sambungan air bersih dan 100 persen penanganan sampah.
Dorongan Perilaku Bersih untuk Cegah Penyakit
Edi turut menyoroti penyakit yang berkaitan dengan sanitasi buruk, seperti diare, penyakit kulit, hingga cacingan. Ia meminta Dinas Kesehatan, puskesmas, dan posyandu untuk lebih proaktif mengidentifikasi kondisi lingkungan rumah warga yang berobat.
“Bukan hanya karena pencemaran tinja, tapi juga perilaku yang kurang bersih, misalnya tidak mencuci tangan sebelum makan,” jelasnya.
Ia menegaskan pentingnya literasi masyarakat mengenai PHBS, terutama kebiasaan CTPS. Edi berharap deklarasi ODF menjadi langkah awal menuju peningkatan kualitas sanitasi yang berkelanjutan.
“Mari kita bersama menjaga Kota Pontianak agar tetap bersih dan sehat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Semoga deklarasi ODF ini membawa semangat baru bagi kita semua,” ujarnya.
Pemprov Kalbar: ODF adalah Awal dari Komitmen Panjang
Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar, Alfian Salam, menegaskan bahwa deklarasi ODF bukanlah garis akhir. Ia menyebut status tersebut harus dijaga secara berkelanjutan melalui peran aktif masyarakat.
“Deklarasi hari ini bukan akhir perjuangan. Masih banyak tantangan untuk mempertahankan status ODF yang telah kita capai,” ungkapnya.
Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah dari tingkat kota/kabupaten hingga desa dan kelurahan, bersama lembaga mitra serta masyarakat, untuk terus memperkuat penerapan pilar-pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
“Dengan upaya ini, kita berharap pencegahan stunting dan penyakit berbasis lingkungan seperti diare, DBD, dan lainnya dapat dilakukan dengan lebih baik,” tutupnya.
