PONTIANAK – Kota Pontianak kembali mencatatkan prestasi dengan meraih nilai tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2024.
Dengan skor 77,92, Pontianak menjadi kota dengan capaian integritas terbaik di Pulau Kalimantan, sekaligus berada di atas rata-rata nasional yang berada pada angka 71.
Hasil ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kota Pontianak berada pada jalur yang semakin baik.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menilai capaian tersebut merupakan refleksi dari upaya pemerintah kota membangun pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
“Alhamdulillah, Pontianak kembali menempati posisi teratas SPI KPK di Kalimantan. Kita akan terus memperkuat komitmen ini,” ujarnya usai menghadiri momentum Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Novotel Pontianak, Kamis (11/12/2025).
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hakordia, Pemkot Pontianak juga menggelar talkshow dan lomba konten kreatif untuk meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pentingnya integritas. Edi turut mendorong masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam pengawasan layanan publik.
“Jika menemukan indikasi penyimpangan, silakan laporkan ke Inspektorat. Masyarakat juga bisa menggunakan platform KPK, seperti Jaga.id maupun e-lapor,” jelasnya.
Inspektur Kota Pontianak, Trisnawati, menegaskan bahwa meski nilai SPI tahun ini membanggakan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat, terutama terkait sosialisasi antikorupsi.
“Sosialisasi menjadi pekerjaan rumah kita. Angkanya masih perlu ditingkatkan,” ungkapnya.
Menurutnya, edukasi tentang nilai-nilai antikorupsi harus ditanamkan sejak dini. Dari berbagai karya yang dikirimkan peserta lomba konten, Trisnawati melihat bahwa banyak pelajar telah memahami batas antara perilaku koruptif dan tindakan korupsi.
“Perilaku seperti mencontek, titip absen, atau tidak disiplin waktu termasuk kategori koruptif. Sementara pengambilan uang atau aset negara jelas merupakan perbuatan korupsi,” terangnya.
Ia menambahkan, pemahaman tersebut perlu dijaga agar generasi muda tumbuh sebagai calon pemimpin yang berintegritas. Penguatan edukasi ini diharapkan memperkokoh citra Pontianak sebagai kota yang konsisten dalam menjaga integritas sektor publik.
Trisnawati juga menyinggung pengalaman berharga ketika Pontianak sempat dipimpin oleh penjabat wali kota yang berasal dari KPK.
“Walaupun singkat, pengalaman dari PJ Wali Kota yang berasal dari KPK menjadi pelajaran penting bagi kami untuk memperbaiki tata kelola ke depannya,” tuturnya.
Dengan fondasi integritas yang terus diperkuat serta edukasi antikorupsi yang semakin luas, Pemerintah Kota Pontianak menargetkan capaian SPI tidak hanya dapat dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.
“Harapannya, Pontianak semakin kokoh sebagai kota yang berkomitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan berintegritas,” pungkasnya.
