PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat Drs. H. Ria Norsan, MM.,MH., mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Situasi Terkini Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) bersama Kementerian Kehutanan RI dan BNPB Nasional RI secara daring di Ruang Data Analytic Room (DAR), Senin (28/7/2025).
Rakor tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Raja Juli Antoni, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia, Letjen TNI. Dr. Suharyanto, S.Sos.,M.Si., Kepala BMKG serta beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota, jajaran Forkopimda Kalbar serta perwakilan dari enam provinsi yang terdampak kebakaran, termasuk Kalimantan Barat yang mengikuti secara daring.
Dalam rapat tersebut, Letjen Suharyanto menjelaskan bahwa Kalimantan Barat masuk dalam provinsi prioritas dalam penanggulangan Karhutla, bersama dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Meskipun demikian, Kalimantan Barat sudah melaksanakan operasi penanggulangan yang cukup intensif, sementara Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan belum menetapkan status kedaruratan bencana.
Rapat virtual ini juga membahas perkembangan cuaca dengan arahan dari Kepala BMKG, serta rencana koordinasi langsung antara Menteri Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam waktu dekat, untuk memastikan penanggulangan kebakaran berjalan lebih optimal.
“Kami berharap dapat segera berkoordinasi di lapangan untuk menangani situasi ini lebih lanjut,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto.
Sementara itu, dalam laporannya, Gubernur Ria Norsan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan semua Pihak terkait terus memperkuat Komitmen dalam Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dengan strategi mengedepankan dan mengutamakan pencegahan sekaligus peningkatan kelembagaan.
“Jadi, memang pada saat ini masih ada 9 titik api yang sudah kita tangani bersama dan sebelumnya ada 112 titik api namun tidak menimbulkan kebakaran yang signifikan. Adapun beberapa daerah yang terverifikasi diantaranya, Kab. Sambas ada 1 titik, Kab. Sintang 1 titik, Kab. Kubu Raya 1 titik dan jika ditotal ada 9 titik api yang harus kita sikapi dengan serius,” ujar Gubernur Ria Norsan.
Gubernur Kalbar juga menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi karhutla, seperti penetapan status siaga darurat bencana asap sejak 17 April 2025 hingga 31 Oktober 2025.
Selain itu, dilakukan patroli gabungan yang melibatkan berbagai instansi, serta operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan pada bulan Juli untuk meningkatkan kemungkinan hujan dan mempercepat pemadaman kebakaran.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, serta masyarakat untuk menangani karhutla. Upaya hukum juga dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan, dengan tiga perusahaan yang telah disegel sebagai bagian dari penegakan hukum.
Hingga saat ini, luas lahan yang terbakar di Kalimantan Barat mencapai 1.149,02 hektare. Meskipun demikian, api dapat dikendalikan berkat kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Gubernur Kalbar juga berharap agar hujan segera turun untuk membantu memadamkan api secara alami.
“Alhamdulillah, dengan upaya yang dilakukan bersama, kebakaran di Kalimantan Barat masih terkendali. Kami berharap bantuan cuaca dan penanganan yang intensif dapat mengurangi titik api yang ada,” tutupnya.
