PONTIANAK – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah menegaskan bahwa belanja modal harus tetap menjadi prioritas utama dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.
Menurutnya, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah yang manfaatnya dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan fisik seperti jalan, drainase, pasar, taman, sekolah hingga puskesmas adalah belanja yang adil, karena hasilnya dinikmati masyarakat secara langsung, bukan hanya aparatur,” ujar Amirullah usai memimpin apel rutin ASN di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Kota Pontianak mengalami penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sekitar 5,17 persen. Dampaknya, total APBD turut mengalami penyesuaian dari Rp2,219 triliun pada APBD murni 2025 menjadi sekitar Rp2,096 triliun pada tahun anggaran 2026.
“Dalam pengelolaan anggaran, jika pendapatan menurun maka belanja juga harus disesuaikan. Itu prinsip dasar yang tidak bisa dihindari,” jelasnya.
Amirullah menyampaikan bahwa penyesuaian tersebut berdampak pada berbagai pos belanja, termasuk belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Namun demikian, belanja modal tetap harus dijaga karena berperan penting sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan wujud konkret pembangunan daerah.
“Secara kebijakan anggaran, belanja modal memiliki dampak yang luas dan strategis. Ini investasi pemerintah yang manfaatnya berjangka panjang,” tegasnya.
Selain membahas kebijakan fiskal, Amirullah juga memaparkan capaian indikator makro ekonomi Kota Pontianak yang dinilai menunjukkan tren positif. Ia menekankan bahwa keberhasilan kinerja pemerintah harus diukur dengan data dan angka, bukan sekadar pernyataan.
“Keberhasilan itu harus terukur. Cara paling objektif menilainya adalah melalui indikator statistik,” ujarnya.
Ia menyebutkan realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 91 persen. Dari sisi sosial ekonomi, tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga sekitar 4 persen, sedangkan angka pengangguran berada di kisaran 7,7 persen.
“Angka-angka ini menunjukkan kerja bersama kita membuahkan hasil,” ungkapnya.
Indikator lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus dijaga agar tetap berada pada jalur positif. Amirullah menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap indikator tersebut agar setiap kebijakan dan program selaras dengan tujuan utama otonomi daerah.
“Esensi otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang harus menjadi pegangan kita bersama,” katanya.
Dalam arahannya, Amirullah juga mengingatkan ASN agar mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ia meminta aparatur bersikap bijak, terutama dalam menyikapi isu-isu di media sosial.
Beberapa program strategis nasional dan daerah yang perlu disukseskan bersama, menurutnya, antara lain program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta optimalisasi pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak.
“Kalau ingin pembangunan berjalan baik, pendapatan harus diperkuat. Ajak masyarakat taat membayar pajak, baik PBB maupun pajak kendaraan,” tuturnya.
Ia menambahkan, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh bagi daerah lain, baik dari sisi tata kelola pemerintahan maupun etos kerja aparatur.
“Kita memiliki banyak keistimewaan sebagai ibu kota provinsi. Itu harus ditunjukkan melalui kinerja dan perilaku ASN yang profesional,” imbuhnya.
Menutup arahannya, Amirullah mendorong seluruh ASN untuk terus meningkatkan prestasi, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga kesehatan agar mampu bekerja secara optimal.
“Capaian pemerintah kota berawal dari prestasi individu. Selama masih diberi kesehatan dan kesempatan, mari berkarya dan berprestasi di bidang masing-masing,” pungkasnya.
