PONTIANAKINFOMEDIA.COM, PONTIANAK- Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menegaskan pentingnya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan daerah yang partisipatif dan berbasis kebutuhan warga.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri dialog kemasyarakatan LPM yang digelar di Grand Mahkota Hotel, Senin (16/3/2026). Dalam kesempatan itu, Edi menyoroti perlunya penguatan fungsi LPM agar tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.
Menurut Edi Rusdi Kamtono, LPM memiliki posisi penting sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Peran ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“LPM ini adalah mitra pemerintah. Kita berharap bisa berkolaborasi dan bersinergi dalam setiap tahapan pembangunan,” ujarnya.
Ia menilai, selama ini masih terdapat wilayah di Kota Pontianak yang belum mengoptimalkan peran LPM. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat kapasitas serta ruang partisipasi lembaga tersebut.
Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah memberikan ruang lebih besar bagi LPM dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Forum ini dinilai sebagai wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi, potensi, serta kebutuhan pembangunan dari tingkat bawah.
Ke depan, Pemerintah Kota Pontianak berencana menyusun regulasi yang lebih jelas agar keterlibatan LPM dalam Musrenbang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar substansial.
“Nanti kita siapkan aturan yang lebih tegas, supaya peran LPM dalam Musrenbang bisa lebih optimal,” jelasnya.
Edi juga menekankan bahwa setiap wilayah di Kota Pontianak memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pendekatan pembangunan tidak bisa disamaratakan.
Ada kawasan yang berkembang sebagai pusat perdagangan, ada wilayah permukiman padat, hingga kawasan yang berada di pesisir sungai dengan potensi budaya dan ekonomi tersendiri.
“Kota Pontianak ini memang tidak terlalu luas, tetapi karakter setiap kecamatan dan kelurahan berbeda. Ini harus dipahami dalam merancang pembangunan,” ungkapnya.
Menurutnya, keberagaman tersebut justru menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.
Lebih lanjut, Edi Rusdi Kamtono mendorong LPM untuk aktif mengidentifikasi potensi lokal maupun persoalan yang ada di lingkungan masing-masing.
Hasil identifikasi tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi usulan konkret dalam perencanaan pembangunan, seperti kebutuhan fasilitas olahraga, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pengembangan sektor budaya dan ekonomi lokal.
“Semua itu bisa dimulai dari LPM. Mereka yang paling dekat dengan masyarakat, jadi tahu apa yang dibutuhkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua LPM Kota Pontianak Agus Sugianto mengakui bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam menjalankan peran LPM di lapangan.
Salah satu persoalan yang sering muncul adalah persepsi bahwa LPM hanya dilibatkan saat Musrenbang saja, padahal perannya jauh lebih luas dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Masih ada anggapan LPM ini hanya aktif saat Musrenbang. Padahal sesuai aturan, LPM adalah mitra kelurahan dan masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya.
Agus Sugianto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak menekankan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat bergantung pada sinergi antara LPM dan pemerintah kelurahan.
Ia menilai komunikasi yang baik antara lurah dan pengurus LPM menjadi faktor kunci dalam menjalankan berbagai program di masyarakat.
“Kalau salah satu tidak aktif, tentu sulit berjalan bersama. Harus ada komunikasi dan kerja sama yang baik,” ujarnya.
Selain itu, Agus juga mendorong para pengurus LPM di tingkat kelurahan untuk lebih proaktif dalam berkoordinasi dengan pemerintah serta berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat.
Menurutnya, LPM seharusnya tidak hanya menunggu instruksi, tetapi mampu mengambil inisiatif dalam menggerakkan kegiatan pemberdayaan.
“LPM harus jadi ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Kita ingin lembaga ini benar-benar hidup dan dirasakan manfaatnya,” tegasnya.
Penguatan peran LPM menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek pembangunan.
Dengan keterlibatan aktif masyarakat melalui LPM, diharapkan program pembangunan dapat lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup warga.
Pemerintah Kota Pontianak optimistis bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, berbagai tantangan pembangunan dapat diatasi secara bersama-sama.
“Kita ingin pembangunan di Kota Pontianak ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kuncinya ada pada kolaborasi,” tutup Edi Rusdi Kamtono
