PONTIANAK – Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Pontianak tidak lagi dapat dilakukan secara parsial dan seremonial. Diperlukan langkah terintegrasi, berbasis data yang akurat, serta kolaborasi lintas sektor agar seluruh warga dapat merasakan manfaat pembangunan.
Hal tersebut ditegaskan Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pontianak Tahun 2025 di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota, Jumat (19/12/2025).
Bahasan menekankan, rakor TKPKD bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk menyatukan visi, mengonsolidasikan langkah, serta memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Pontianak sebagai kota yang inklusif, berkeadilan, dan sejahtera.
“Penanggulangan kemiskinan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab moral kita bersama. Negara harus benar-benar hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek kemanusiaan, akses terhadap layanan dasar, serta kesempatan hidup yang layak. Karena itu, penanganannya membutuhkan kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan tanpa ego sektoral.
Dalam rakor tersebut, Bahasan memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi Kota Pontianak, mulai dari keberadaan penduduk miskin dan miskin ekstrem yang memerlukan intervensi terintegrasi, persoalan validitas dan pemutakhiran data, keterbatasan akses layanan dasar, hingga kemiskinan struktural seperti pengangguran dan rendahnya produktivitas ekonomi keluarga miskin.
“Program penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada penyaluran bantuan sosial. Kita harus bergerak menuju transformasi sosial dan ekonomi keluarga miskin agar lebih berdaya,” tegasnya.
Untuk itu, Pemkot Pontianak menetapkan sejumlah arah kebijakan yang akan diperkuat ke depan. Salah satunya adalah pembaruan dan integrasi data kemiskinan berbasis kelurahan, RT, dan RW secara berkala. Bahasan meminta para camat dan lurah memimpin langsung proses pemutakhiran data agar intervensi program tepat sasaran.
Selain itu, penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas melalui pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, rumah layak huni, air bersih, sanitasi, jaminan sosial, dan layanan kesehatan, dengan pendekatan penanganan kasus secara khusus bagi keluarga miskin ekstrem.
Di sektor ekonomi, Pemkot Pontianak mendorong transformasi melalui peningkatan keterampilan kerja, pelatihan kewirausahaan, pengembangan UMKM, serta fasilitasi akses permodalan, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana CSR, dan sumber pembiayaan sosial lainnya.
“Kita tidak ingin warga miskin hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu mandiri dan berdaya secara ekonomi,” kata Bahasan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta komunitas dan masyarakat sebagai mitra di lapangan. Di sisi lain, tata kelola program, monitoring, dan evaluasi akan diperkuat dengan menitikberatkan pada capaian dampak, bukan sekadar output kegiatan.
Bahasan mengajak seluruh OPD dan lembaga terkait untuk menghilangkan ego sektoral, melahirkan inovasi, serta menjadikan penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan sosial bersama.
“Dengan keputusan yang tepat, kerja sungguh-sungguh, dan kolaborasi semua pihak, saya yakin Kota Pontianak mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” pungkasnya.
