KALIMANTAN BARAT – Menteri Kehutanan Raja Antoni mengerahkan 5.000 ASN Kementerian Kehutanan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas.
Hal itu disampaikan Raja Antoni saat meninjau penanganan karhutla di Rasau Jaya Satu, Kabupaten Kubu Raya, Senin (24/8/2026). Ia menyebut peninjauan tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan penanganan karhutla berjalan di lapangan.
Dari total 5.000 ASN, sebanyak 2.200 personel akan ditempatkan di tiga provinsi di Kalimantan, termasuk 700 ASN di Kalimantan Barat. Pejabat eselon I Kementerian Kehutanan juga akan berkantor di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Berdasarkan data Sipongi per 23 Agustus 2026, hotspot di Kalbar turun menjadi 28 titik, yakni 16 di Ketapang, 11 di Melawi, dan satu di Kubu Raya.
Meski hotspot menurun, Raja Antoni mengingatkan kondisi belum sepenuhnya aman. Lahan gambut masih berpotensi menghasilkan asap akibat pembakaran yang tidak sempurna.
Secara nasional, hotspot terbanyak tercatat di Sumatera Selatan sebanyak 127 titik, Riau 54 titik, dan Jambi 47 titik. Pemerintah pun memperkuat pemantauan dan penanganan lintas lembaga karena kondisi karhutla dinilai terus berubah.
