PONTIANAK – Sebagai bentuk kepercayaan dari pemerintah kota se-Kalimantan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, dikukuhkan menjadi Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan periode 2025–2028. Selama tiga tahun ke depan, ia akan mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan APEKSI di tingkat pemerintah kota se-Kalimantan.
“Ini amanah baru buat Pontianak, sebuah kebanggaan bagi kita mendapat kepercayaan memimpin Komwil V,” tuturnya usai dikukuhkan dalam Muskomwil V APEKSI Regional Kalimantan di Kota Palangka Raya, Sabtu (27/9/2025).
Pada kesempatan itu, ia menyoroti pemangkasan Dana Transfer Daerah yang signifikan menjadi tantangan serius bagi kota-kota di Kalimantan.
Edi menyebut Kota Pontianak mengalami pengurangan anggaran hingga Rp223 miliar. Rinciannya, Dana Alokasi Umum (DAU) turun Rp125 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) termasuk PPN dan PBB dipotong, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik nihil. Hanya DAK non-fisik yang naik sekitar Rp8 miliar, tetapi tidak menutup total kekurangan.
“Dengan kondisi ini, kami harus menyesuaikan program 2026 dan lebih kreatif mencari sumber pendapatan lain. Namun ruang fiskal daerah semakin terbatas karena kebijakan pusat, misalnya pajak parkir diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen dan pajak rumah kos dihapuskan,” ungkapnya.
Menurutnya, kota-kota di Kalimantan, khususnya Pontianak, sangat bergantung pada sektor jasa dan perdagangan. Ia mendorong APEKSI menjadi wadah perjuangan agar pemerintah kota tetap mampu mendorong pembangunan meski tanpa sumber daya alam yang besar seperti hutan atau tambang.
Edi juga menyinggung instruksi Presiden dan Menteri Dalam Negeri untuk menunda perjalanan luar negeri serta mengurangi kegiatan yang membebani anggaran. Melalui forum APEKSI, ia nilai penting sebagai ajang bertukar pengalaman, mempererat silaturahmi, sekaligus memberi dampak ekonomi bagi daerah penyelenggara.
“Jika kota-kota di Kalimantan maju, Indonesia juga akan ikut maju,” imbuhnya.
Edi berharap krisis ekonomi berakhir pada 2026 sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di atas 6 persen pada 2027.
Ia kemudian mengangkat visi besar “Kalimantan Kota Masa Depan”. Visi ini, menurutnya, menjadi arah bersama pemerintah kota se-Regional Kalimantan untuk membangun kawasan perkotaan yang maju, berdaya saing, sekaligus berkelanjutan di tengah transformasi pembangunan nasional.
“Visi Kalimantan Kota Masa Depan adalah komitmen kita untuk menyiapkan daerah ini sebagai pusat pertumbuhan baru. Kota-kota di Kalimantan harus mampu bersinergi, menghadirkan inovasi, dan menjawab tantangan zaman, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, maupun kualitas hidup masyarakat,” jelas Edi.
Wako menilai pentingnya koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) antar daerah, demi memastikan program strategis berjalan efektif. Ia menyebut, salah satu rekomendasi yang menjadi perhatian adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita perlu menggali potensi-potensi baru sekaligus memperkuat sistem pengawasan agar pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, dan penerangan jalan umum. Wali Kota menyebut, pembangunan tersebut menjadi penopang aktivitas masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas hidup warga.
“Pengendalian inflasi juga harus diperkuat melalui pengawasan harga kebutuhan pokok, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tuturnya.
Kemudian menurutnya, perlu dilaksanakan evaluasi berkala terhadap program bantuan sosial. Hal ini agar penyalurannya tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
Tak kalah penting, lanjutnya, adalah penguatan sektor UMKM. Pemerintah Kota di bawah koordinasi Komwil V APEKSI Regional Kalimantan akan mendorong akses permodalan, pelatihan, hingga perluasan pasar digital.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi kita, sehingga harus terus ditopang agar semakin tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.
Komentar