PONTIANAK – Ancaman krisis air baku membayangi Kota Pontianak. Kadar garam Sungai Kapuas saat kemarau kini menembus lebih dari 5.000 miligram per liter, membuat pemerintah kota mengandalkan Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, sebagai sumber air baku cadangan.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pelayanan air bersih. Pasalnya, batas kadar garam untuk kebutuhan air minum harus berada di bawah 300 miligram per liter.
“Yang menjadi persoalan kita sekarang adalah air baku,” kata Edi saat meninjau Waduk Penepat, Kamis (27/8/2026).
Waduk Penepat sebenarnya memiliki potensi besar. Kapasitas sambungan menuju Instalasi Imam Bonjol dirancang mencapai 1.000 liter per detik melalui jaringan pipa sepanjang sekitar 30 kilometer.
Namun, pasokan saat ini jauh dari kapasitas ideal. Air yang dapat dipompa ke Pontianak baru sekitar 200 liter per detik karena sejumlah infrastruktur masih dalam perbaikan.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I, Novizar Ardiyansyah, menyebut kapasitas sambungan saat ini baru sekitar 500 liter per detik. Dua pipa masih menunggu material dari Jakarta untuk proses perbaikan.
“Dalam waktu dekat akan selesai,” ujarnya.
Perbaikan inlet dan outlet Waduk Penepat dilakukan Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN dengan anggaran sekitar Rp16,6 miliar.
Kebutuhan air bersih Pontianak sendiri mencapai sekitar 2.000 liter per detik dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang dan Parit Mayor. Dengan cakupan pelayanan yang telah mencapai sekitar 90,6 persen, gangguan sumber air baku berisiko berdampak luas terhadap masyarakat.
Edi meminta perbaikan Waduk Penepat dan jaringan pipa dipercepat. Untuk jangka panjang, Pemkot Pontianak juga mendorong penambahan satu jalur pipa berdiameter 800 milimeter agar pasokan air baku lebih aman saat kemarau panjang.
Selain itu, pemerintah membuka opsi pembangunan bendung karet atau infrastruktur pengendali air di kawasan Sungai Penepat.
DPRD Kawal ke Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin memastikan pihaknya akan mengawal kebutuhan infrastruktur air baku ke pemerintah pusat. DPRD berencana berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI agar dukungan anggaran dan pembangunan infrastruktur dapat diperkuat.
Menurut Satarudin, persoalan air baku tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah kota karena kewenangannya melibatkan pemerintah pusat dan provinsi.
“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” katanya.
Air Tawar Gratis Disiapkan
Sambil menunggu perbaikan infrastruktur, Pemkot Pontianak menyiapkan langkah darurat. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyediakan air tawar gratis di sejumlah titik, termasuk Kantor Perumda dan booster Perumnas III.
Warga dapat membawa galon atau wadah sendiri untuk mengambil air, khusus untuk kebutuhan konsumsi dan bukan untuk diperjualbelikan.
Pemkot juga memerintahkan Perumda menyiapkan mobil tangki untuk memasok air tawar gratis ke kawasan yang rawan terdampak.
“Khususnya untuk air minum. Gratis,” tegas Edi.
