PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT). Langkah ini dilakukan agar penanggulangan titik api tetap berjalan meski APBD Perubahan 2026 belum resmi ditetapkan.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menegaskan karhutla menjadi salah satu prioritas dalam rancangan APBD Perubahan 2026. Menurutnya, kebijakan anggaran harus mampu merespons kondisi darurat yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Jadi kita prioritaskan khusus penanggulangan bencana,” tegas Norsan saat ditemui di Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (8/9/2026).
Norsan mengatakan titik api masih ditemukan di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Ketapang dan Kubu Raya. Di Ketapang, jumlah titik api disebut telah berkurang, namun penanganan masih terus dilakukan.
“Sekarang yang masih banyak api itu di Ketapang. Sampai tadi sore ini sudah tinggal 56 titik api, kemudian juga di Kubu Raya masih,” ujarnya.
Untuk mengendalikan karhutla, Pemprov Kalbar mengerahkan kekuatan lintas sektor. TNI-Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, mahasiswa, organisasi masyarakat hingga warga turut dilibatkan dalam pemadaman dan pencegahan.
Norsan menilai kolaborasi menjadi kunci karena penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
Anggaran Daerah Disiapkan
Komitmen penguatan anggaran tersebut disampaikan Norsan saat membacakan Nota Penjelasan Gubernur terhadap Rancangan APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kalbar, Senin (7/9/2026).
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah naik dari Rp5,45 triliun menjadi Rp5,76 triliun. Sementara belanja daerah meningkat dari Rp5,70 triliun menjadi Rp6,21 triliun.
Penerimaan pembiayaan juga naik dari Rp300 miliar menjadi Rp497,48 miliar, yang bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil audit BPK RI.
Norsan menegaskan perubahan APBD bukan sekadar penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Anggaran tersebut harus menjadi instrumen untuk menjawab kebutuhan mendesak, termasuk bencana karhutla.
“Walaupun belum ketok palu perubahan, mungkin dalam waktu dekat ketok palu, namun insyaallah kita sudah bisa gunakan dana ini,” katanya.
Pemprov Kalbar kini berupaya menjaga dua agenda berjalan bersamaan: penanganan karhutla yang membutuhkan respons cepat dan keberlangsungan pelayanan publik serta pembangunan daerah.
Dengan dukungan BTT dan rancangan APBD Perubahan, pemerintah berharap pengendalian titik api dapat dipercepat sekaligus menekan dampak karhutla terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, lingkungan, serta perekonomian Kalbar.
