PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak merotasi sejumlah posisi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, hingga pengawas di lingkungan Pemkot Pontianak. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono di Aula Sultan Syarif Abdurrahman Kantor Wali Kota Pontianak, Kamis (30/7/2026).
Dalam rotasi tersebut, sejumlah pejabat eselon II menempati jabatan baru. Derry Gunawan dilantik sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Utin Sri Lena sebagai Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pembangunan, Firayanta sebagai Kepala Dinas PUPR, Rendrayani sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Sri Sujiarti sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Yuli Trisna Ibrahim sebagai Kepala Bapperida, Much Yamin sebagai Kepala BPBD, serta RM Nasir sebagai Kepala Badan Kesbangpol.
Selain itu, Syarifah Welly dilantik sebagai Camat Pontianak Timur. Sejumlah lurah juga menempati jabatan baru, yakni Yully Wanda Sari sebagai Lurah Sungai Jawi Luar, Muliansjah sebagai Lurah Siantan Hulu, Muliawan sebagai Lurah Saigon, Nur Apriliawati sebagai Lurah Bansir Darat, dan Nur Santriana Rahayu sebagai Lurah Tanjung Hilir.
Edi mengatakan, rotasi dan pengisian jabatan tersebut telah melalui proses panjang sejak tiga hingga empat bulan sebelumnya. Proses itu dilakukan untuk mengisi jabatan yang kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun, evaluasi jabatan, serta sebagai bagian dari penataan organisasi.
“Pelantikan dan pengambilan sumpah ini bukan sekadar acara seremoni, tapi menjadi penyemangat Bapak-Ibu untuk bekerja membantu Pemerintah Kota Pontianak,” ujarnya.
Ia menyampaikan terima kasih atas pengabdian para pejabat di jabatan sebelumnya. Menurutnya, sebagian besar pejabat telah menunjukkan kinerja baik dan sesuai ekspektasi. Namun, di tempat tugas baru, kinerja tersebut harus terus ditingkatkan.
“Tunjukkan profesionalisme, kompetensi, dan kemampuan dalam melakukan inovasi dan kreativitas untuk mengatasi permasalahan yang ada di Kota Pontianak,” tegasnya.
Edi menyoroti berbagai persoalan yang harus menjadi perhatian pejabat, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, sosial, ekonomi, perhubungan, hingga persoalan teknis di lapangan. Ia menilai kepedulian terhadap permasalahan riil masyarakat masih perlu diperkuat.
“Saya melihat yang perlu ditingkatkan adalah kepedulian kita terhadap permasalahan di lapangan yang masih belum optimal,” katanya.
Menurutnya, banyak persoalan muncul karena masalah lama yang belum selesai, persoalan yang sedang berjalan, maupun potensi masalah di masa mendatang. Karena itu, pejabat diminta bekerja cerdas, memahami aturan, serta mampu membaca kondisi lapangan.
Edi juga menekankan pentingnya perencanaan dalam setiap program pembangunan. Program tahunan harus mampu menjawab persoalan yang mendesak, sekaligus disusun bertahap dan berkelanjutan agar memberi dampak jangka pendek maupun jangka panjang.
“Perencanaan menjadi sangat penting dalam setiap program pembangunan. Rumuskan persoalan apa yang mendesak, apa yang bisa dikerjakan bertahap, dan kegiatan apa yang berdampak,” ujarnya.
Khusus perangkat daerah teknis, Edi meminta agar penanganan persoalan infrastruktur semakin responsif. Sementara perangkat daerah lain, seperti perhubungan, diminta memahami aturan dalam menjawab persoalan parkir dan transportasi.
“Pahami semua aturan yang ada, undang-undang yang berlaku, untuk memudahkan kita dalam melaksanakan pekerjaan,” katanya.
Ia turut mengingatkan pejabat administrator dan pengawas agar terus mengembangkan kemampuan. Jika menghadapi persoalan, pejabat diminta segera berkomunikasi dan tidak menyimpan masalah sendiri.
“Kalau ada persoalan harus dikomunikasikan, jangan disimpan. Selama ini kelemahan kita adalah selalu menyimpan persoalan, menganggap persoalan itu bisa diselesaikan sendiri, padahal tidak bisa,” pungkasnya.
