PONTIANAK – Link-AR Borneo menilai bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kabut asap yang kembali melanda Kalimantan Barat pada Agustus 2026 menunjukkan persoalan yang belum menyentuh akar masalah.
Data SiPongi Kementerian Kehutanan per 29 Agustus 2026 mencatat 6.526 titik panas di Kalimantan Barat, hampir dua kali lipat dibanding sehari sebelumnya. Sementara itu, kualitas udara Pontianak pada 30 Agustus mencapai indeks 987 atau kategori Berbahaya, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 570 mikrogram per meter kubik.
Direktur Link-AR Borneo Ahmad Syukri menyebut karhutla berulang bukan semata persoalan alam, melainkan berkaitan dengan ketimpangan penguasaan lahan, deforestasi, kerusakan gambut, serta tata kelola perizinan kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
Ia juga menyoroti penegakan hukum yang dinilai lebih banyak menyasar petani kecil. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penindakan dilakukan secara berimbang, termasuk terhadap korporasi yang konsesinya ditemukan titik panas.
Link-AR Borneo mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan bencana asap 2026 sebagai bencana nasional, mengevaluasi konsesi perusahaan, menghentikan kriminalisasi petani kecil, memulihkan gambut dan hutan, serta mengevaluasi rencana perluasan perkebunan sawit di Kalimantan Barat.
“Selama ketimpangan penguasaan lahan dan tata kelola yang buruk dibiarkan, karhutla dan bencana asap akan terus berulang,” tegas Ahmad Syukri.
